pasal 15. "Sistem dan. pasal 15

46/2009) terhadap tindak pidana korupsi. Wakil Ketua Komisi II yang membidangi pemerintahan, Syamsurizal berkata hasil revisi UU ASN terdiri dari 15 bab dan 76 pasal. 2016/NO. Sesuai dengan apa yang kami kemukakan pada butir 1 di atas, pemotongan PPh sebesar 25% X 5%. PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri: Tidak dibutuhkan: Lihat detail: PPh Final: 411128: 414: PPh Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil: Tidak dibutuhkan: Lihat detail: PPh Final: 411128: 415: PPh Final Pasal 15 atas Kerja sama bentuk BOT (Build Operate Transfer) atau bentuk perjanjian kerja sama Bangun Guna Serah. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2009. Di mana objek pph tersebut didapat dari pengangkutan barang atau orang yang dikirim ke luar pelabuhan dengan cara menyewa kapal yaitu : a. 10 Tahun 1994) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan. Objek jenis PPh atau yang dikenakan pajak penghasilan pasal 15 di antaranya: KUBERITAKAN KEPADAMU. 417/KMK. Pasal 15. Pasal 15 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan: Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;. 000. Pasal 14 (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak€Penghasilan; b. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. 1: 15/Sep/2015 : e-SPT Masa PPh Pasal 22 versi 2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Persiapan melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana bagi Tindak Pidana yang sangat serius. Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut. Pasal 15. 500. Huruf fPasal 15 (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah. (2) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. TENTANG. Pasal 1 (UU No. 2. Angka 16 Pasal 19 Cukup jelas. MA mengabulkan JR Pasal 15 ayat 1 Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2021. Maksimum Pidana untuk15. Pada peraturan tersebut, disebutkan bahwa terdapat Wajib Pajak tertentu yang menggunakan Norma Penghitungan Khusus (NPK) untuk menghitung penghasilan neto yang ditetapkan Menteri. Tidak hanya mengatur perihal jenis-jenis penghasilan yang Anda terima, UU ini juga mengatur banyak hal lain. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri adalah pajak yang terutang atas penghasilan dari usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan,. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak. Dengan tarif sebesar 30 persen, tarif efektif yang berlaku untuk PPh Pasal 15 jasa pelayaran adalah 1,2 persen dari peredaran bruto dan pajak bersifat final. Cukup jelas. Pajak Penghasilan Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri di CV Tanjung Express. Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Isi perubahan terdiri dari 7 klaster. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Rumusnya adalah sebagai berikut: PPh Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri = 1,2% x Peredaran Bruto. “Amar putusan mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” tegas Ketua MK. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Jumhur Hidayat terjerat kasus pidana setelah mengunggah cuitannya di Twitter pada 7 Oktober 2020 lalu terkait kritiknya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. 000. Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan. *) (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan Perundang-undangan. Pasal 13 Kesehatan suami istri diutamakan pada upaya pengaturan kelahiran data rangka menciptakan ketuarga yang sehat dan harmonis. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. (3) Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. KETENTUAN PIDANA 16. 15:1 Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat u dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Baca Juga: Natura yang Dikecualikan dari Objek PPh Juga Harus Masuk SPT Tahunan. STATUS PERATURAN. (2) Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak. ”. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari. (1) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Pasal-pasal 5, 20 dan 27 Undang-Undang Dasar 1945; 2. (2) Penggunaan Dana Kegiatan Pasca Operasi oleh Kontraktor dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal6. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peredaran bruto yang dimaksud adalah semua imbalan/nilai pengganti berupa uang atau nilai. PPh Pasal 15 yang terutang = 1,2% x Rp 850. PENYELESAIAN SENGKETA 14. Aplikasi ini merupakan versi terbaru dan update dari aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 15 versi 1. Ketentuan ini kemudian diubah dalam UU Cipta Kerja, sebagaimana diatur pada Pasal 15 dan Pasal 16 PP 35/2021. Pasal 15a (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Tags: #ketenagakerjaan #uu cipta kerja #perjanjian kerja #pkwt #uu ketenagakerjaan #omnibus law #pkwtt. Nas : Luk 15:4 Ayat kunci Injil Lukas menyatakan bahwa "Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang" (). Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Ya. Pasal 16 (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. Dari uraian diatas, mohon saran, pendapat dari rekan-rekan dan para senior aturan mana yang harus kami ikuti. a. 2003. Mengingat : 1. z 15:4 Tinggallah di dalam Aku 3 dan. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan. Pasal 15 (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyclamatkan jiwa ibu SPT Masa PPh Pasal 15 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:-- Kertas berukuran F4/Folio (8. Pasal 15. (9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi. Pasal 15. Pasal 19. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Wajib Pajak, PPh 21/26, PPh 23,PPh 22, PPh Final, PPh 25/29, PPh 15, PPh 4 ayat 2, & PPN. Pasal 16Asas Tata Guna Tanah (pasal 13, 14 dan 15 UUPA) Pasal 13. Pasal 15. Pasal 16 Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. . Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 23 dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Untuk penghitungan. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3a), Pasal 9 ayat (4), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5), Pasal 17B ayat (1a), Pasal 27B ayat (8), dan Pasal 44B ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangPasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga Indikasi Perjanjian SKRIPSIOligopoli dan Perjanjian Tertutup PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Studi Kasus Putusan Rizky KPPU Ichwansah Nomor 10/KPPU-1/2001Putra. Atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong pajak oleh pihak yang. Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (selanjutnya disebut PP No. 2. 04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri. Secara ringkas, PPh Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang bergerak pada beberapa. 8 Maka sembah Haman kepada raja Ahasyweros: ”Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku,. Tarif untuk PPh Pasal 15 ini juga berbeda-beda tergantung dari jenis. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), bunyi dari Pasal 15 UUD 1945 sebelum amandemen sebagai berikut: 1. Patch e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 versi 2. (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara. 0Pasal 15 (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagaiPasal 15 (1) Pengeluaran Rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, serta diumumkan melalui media massa. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A. 12. BAB III KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Pertama Kewenangan Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang. Alhasil, kini pemegang hak di kawasan reklamasi/pesisir mendapatkan hak prioritas. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009. Dokumen ini berisi penjelasan tentang pengertian, ruang lingkup, kriteria, dan penilaian perjanjian tertutup, serta sanksi dan pengecualian yang berlaku. RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari. Jasa pengelolaan penitipan anak; e. Pasal 15 (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan. *) Pasal l6Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan. Akan pasal 5, ayat 1 Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar serta Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. Pasal ini mengatur tentang pembebasan bersyarat bagi terpidana, syarat-syaratnya, serta ketentuan dan konsekuensi pelanggaran pada masa percobaan. CV Martin (badan memiliki NPWP) membayar kepada PT Anta yang merupakan perusahaan pelayaran sebesar Rp60. 1938-276. PPh pasal 25: tgl 15 bulan berikutnya: tgl 20 bulan berikutnya: 8: PPh pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dg bea masuk, PPN, PPnBM) saat penyelesaian dokumen PIB : 9: PPh pasal 22 impor yang pemungutan oleh BC: 1hari kerja berikutnya: hari kerja terakhir minggu berikutnya: 10:Regulasi dan Tarif PPh Pasal 15 atas Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri. Menteri Keuangan. 4/1996) Atas penghasilan dari usaha pelayaran dalam negeri dikenakan pajak yang sifatnya khusus yaitu PPh Pasal 15. UU No. Untuk penghitungan Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15. (2) Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh). Pasal 15 Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat). Pengertian PPh Pasal 15. Pada Pasal 14 Ayat (2), UUPA memberi wewenang pada pemerintah. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimanaKetiga, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1/1946”) juga mengatur mengenai berita bohong yakni: Pasal 14 . 2015 No. TENTANG DATABASE PERATURAN. 48 Tahun 2009 Pengadilan Tipikor mendapat tempat. Naskah perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 15:2 Oleh Injil itu kamu diselamatkan, y asal kamu teguh berpegang z padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu 1 --kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. 2019, No. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 adalah pedoman untuk menerapkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan perjanjian tertutup antara pelaku usaha yang dapat merugikan persaingan usaha. Undang-Undang; b. Artinya, Andi Hamzah menyatakan bahwa untuk dapat berlaku seharusnya Pasal 14 dan Pasal 15 dimasukan ke dalam KUHP versi UU 1/1946 atau disebutkan secara tegas bahwa pasal tersebut masih berlaku melalui UU 73/58. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. Hal ini diuraikan lagi pada Pasal 15 yang menekankan pelaksanaan perhatian terhadap pihak ekonomi lemah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari. Akan tetapi dari beberapa kewenangan yang diberikan kepada notaris tersebut diatas, ada kewenangan yang pada saat sekarang ini menjadi suatu permasalahan dikalangan notaris dan juga PPAT. Baca Juga: Sengketa Belum Dipotongnya PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding. PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atau dikenakan kepada Wajib Pajak tertentu ( withholding tax ). 1 : Diisi nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP) harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak. Tanggal Ditetapkan. (2) Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun. KETENTUAN PERALIHAN 17. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan e firman Tuhan. PPh Pasal 15 atas Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri (atas charter) PT Y mencharter pesawat terbang dari perusahaan penerbangan dalam negeri yakni PT Z Airline dengan nilai sewa Rp 750. Secara ringkas, PPh Pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang bergerak pada beberapa industri tertentu (wajib pajak tertentu). 2, pp 982-981,2017. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Pasal 15 Pekerja/buruh yang menduduki jabatan tertentu di dalam satu perusahaan dan jabatan itu menimbulkan pertentanganNo. Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum ((II angka 4). 15. Dalam bidang proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk: Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: dilakukan dalam lingkup Keluarga;JAKARTA, HUMAS MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak dapat diterima. Pph Pasal 15 Pelayaran Dalam Negeri Adalah Pajak Yang Terutang Atas Penghasilan Dari Usaha Pelayaran, Sifatnya Final Dengan Tarif 1,2%. Pasal 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. x 15:4 Lidah lembut y adalah pohon kehidupan,. Jakarta (ANTARA) - Aktivis buruh Jumhur Hidayat menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasusnya menunjukkan bahwa semua orang terancam kena pidana melanggar Pasal 15 UU No. (1) Jika suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan-pidana dilakukan dan hukuman-pidana serta tindakan tata-tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan. Melalui Putusan MK No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan. Pasal 15 (1) Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilakukan pada akhir bulan: a. 000 x 1,2% = Rp720. NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pembayaran masa selain PPh 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. PPh Pasal 15 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tertentu menutut Undang-Undang PPh.